Massa TTB Desak Polres Tebing Tinggi Selidiki Dugaan Penyimpangan Anggaran Bappeda

Di tengah dinamika pemerintahan daerah, muncul desakan kuat dari massa untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Aksi ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Desakan untuk Penyelidikan Anggaran Bappeda

Dalam demonstrasi yang berlangsung, massa menuntut agar Erwin Suheri Damanik, selaku Kepala Bappeda pada tahun 2024, segera diperiksa. Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, menegaskan bahwa unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh berbagai laporan mengenai kejanggalan anggaran yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Dugaan penyimpangan anggaran tersebut perlu diusut untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan uang rakyat.

Tuntutan Massa

TTB, sebagai inisiator aksi, mengajukan tujuh tuntutan yang jelas dan tegas kepada pihak berwenang:

• Melakukan pemeriksaan terhadap Erwin Suheri Damanik sebagai Kepala Bappeda tahun 2024.
• Memeriksa seluruh perjalanan dinas Bappeda yang dilaksanakan pada tahun 2024.
• Menyelidiki anggaran konsumsi dan rapat Bappeda tahun 2024.
• Menginvestigasi pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi kantor Bappeda tahun 2024.
• Menelusuri dugaan pengkondisian dalam penyediaan barang dan jasa di Bappeda.
• Mengungkap kejanggalan dalam penggunaan kendaraan dinas pada tahun anggaran 2021.
• Mengusut dugaan mark-up dalam pengadaan meubelair Bappeda di Kota Tebing Tinggi.

Aswadi menambahkan bahwa mereka juga telah mengajukan laporan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi, menyertakan data-data pendukung yang relevan. Ia menilai ada banyak kejanggalan, seperti anggaran rapat dan konsumsi yang sangat tinggi, serta dugaan bahwa pengadaan makanan telah dikondisikan sebelumnya. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengadaan meubelair yang tidak sesuai dengan estimasi anggaran juga menjadi perhatian utama.

Komitmen Masyarakat dalam Menjaga Transparansi

“Kami hadir sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara untuk menjaga demokrasi serta memastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan baik,” tegas Aswadi. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah.

Respon dari Pihak Berwenang

Menanggapi tuntutan tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Budi Sihombing, menyatakan bahwa laporan dumas terkait dugaan penyimpangan anggaran, khususnya pada pos makan-minum dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD), telah diterima. “Kami akan menindaklanjuti laporan ini dan saat ini sedang dalam proses pengumpulan data yang akurat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya validitas data dari pihak TTB agar proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur. “Kami membuka kesempatan bagi pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Semakin lengkap data yang kami terima, semakin cepat prosesnya dapat kami lanjutkan,” tambahnya, menunjukkan komitmennya untuk menangani kasus ini dengan serius.

Pendukung Aksi dan Harapan Masyarakat

Sementara itu, tokoh pemuda Tebing Tinggi, H. Khadir Amri, memberikan dukungan penuh terhadap aksi yang dilakukan oleh TTB. Ia menilai demonstrasi ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang harus lebih transparan dan akuntabel. “Aksi ini adalah respon masyarakat untuk memastikan pengelolaan keuangan di Kota Tebing Tinggi dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Apresiasi Terhadap Respons Polres

Amri juga mengapresiasi sikap Polres Tebing Tinggi yang menerima pengaduan masyarakat dengan baik, berkat aksi yang dilakukan oleh TTB. “Dengan respons positif dari pihak kepolisian, kita yakin bahwa Polres Tebing Tinggi akan menindaklanjuti tuntutan aksi TTB dengan tuntas,” tambahnya.

Aksi Berlangsung Tertib

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, menunjukkan kesadaran massa untuk menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan kerusuhan. Massa TTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses hukum hingga dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Kota Tebing Tinggi diusut secara transparan.

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

Keberanian masyarakat untuk bersuara dan menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran sangatlah penting. Sementara itu, tindakan aparat penegak hukum dalam menangani laporan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Jika dugaan penyimpangan anggaran ini terbukti, bukan hanya pelakunya yang perlu bertanggung jawab, tetapi juga sistem yang ada harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan ke depan pengelolaan anggaran daerah menjadi lebih baik. Proses hukum yang transparan juga akan memberikan pesan bahwa setiap penyimpangan, sekecil apapun, tidak akan dibiarkan dan akan ditindak tegas.

Situasi ini menciptakan harapan baru bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan akuntabel, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar untuk kepentingan bersama.