Survei Porec: 88,5% Publik Menilai Program MBG Lebih Menguntungkan Bagi Elite
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu inisiatif unggulan dari pemerintah, kini tengah menghadapi tantangan besar dalam hal kepercayaan publik. Survei nasional yang dilaksanakan oleh Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat beranggapan bahwa program ini lebih menguntungkan bagi kalangan elite dibandingkan dengan para penerima manfaat yang seharusnya. Temuan ini mencerminkan krisis kepercayaan yang memerlukan perhatian serius.
Hasil Survei: Mayoritas Publik Merasa Tidak Terlayani
Survei ini melibatkan 1.168 responden, dan hasilnya sangat mencolok. Sebanyak 88,5% responden percaya bahwa manfaat dari program MBG lebih banyak mengacu kepada elite politik dan pengelola dapur, sementara hanya 6,5% yang merasa bahwa anak-anak dan keluarga mereka benar-benar mendapatkan keuntungan dari program tersebut.
Dalam rincian lebih lanjut, 44,5% responden mengidentifikasi elite dan pejabat politik sebagai pihak yang paling diuntungkan, diikuti oleh 44,0% yang menilai pengelola dan mitra dapur SPPG juga mendapat manfaat besar dari program ini. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan publik mengenai distribusi manfaat program.
Persepsi Terhadap Potensi Korupsi
Tidak hanya mengenai ketimpangan manfaat, survei juga menunjukkan adanya persepsi negatif yang kuat terhadap tata kelola program MBG. Sekitar 87% responden menyatakan keyakinan bahwa program ini rawan korupsi. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 menciptakan suasana skeptis di kalangan masyarakat.
Pengalaman Negatif dari Penerima Manfaat
Beberapa responden berbagi pengalaman mereka terkait program ini, di mana anak-anak mereka hanya menerima makanan sederhana seperti roti biasa. Hal ini jelas jauh dari standar gizi yang dijanjikan oleh pemerintah. Pengalaman ini menciptakan persepsi bahwa program ini tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Selain itu, terdapat pula laporan mengenai dugaan praktik mark-up, di mana bahan baku dibeli dengan harga grosir tetapi dilaporkan kepada pemerintah dengan harga eceran yang lebih tinggi. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap program MBG.
Kurangnya Transparansi dan Pengawasan
Keluhan lainnya mencakup minimnya transparansi dalam pengelolaan program serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Situasi ini memperburuk citra program di mata publik, yang semakin merasa bahwa hak mereka sebagai penerima manfaat tidak diperhatikan dengan baik.
Sikap Publik Terhadap Keberlanjutan Program
Dampak dari krisis kepercayaan ini terlihat jelas dalam sikap masyarakat terhadap keberlanjutan program MBG. Hanya sekitar 20% responden yang masih mendukung keberlanjutan program ini, sementara mayoritas responden menginginkan evaluasi menyeluruh atau bahkan penghentian program dalam bentuknya yang sekarang.
Korelasi Antara Ketidakpuasan dan Tindakan Kolektif
Menariknya, ketidakpuasan yang dirasakan oleh publik tidak berujung pada sikap pasrah. Sebanyak 97,8% responden memilih untuk mengambil tindakan, baik melalui media sosial, kanal resmi, maupun aksi kolektif seperti petisi dan advokasi. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat.
- 31,1% responden memilih aksi kolektif sebagai bentuk protes
- 97,8% responden merasa perlu untuk bersuara
- Keterlibatan media sosial sebagai sarana ekspresi
- Petisi dan advokasi sebagai alat untuk perubahan
- Peningkatan kesadaran publik terhadap isu program
Masalah yang Lebih Dalam dari Sekadar Teknikal
Porec menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh program MBG tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan. Namun, isu ini juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan tata kelola yang tidak transparan. Model distribusi yang panjang dianggap membuka celah untuk praktik rente, mulai dari pemotongan anggaran hingga penurunan kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat.
Rekomendasi untuk Perbaikan
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, Porec merekomendasikan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen. Selain itu, perubahan model pengelolaan berbasis komunitas serta peningkatan transparansi dan pengawasan sangat penting untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Program ini juga perlu difokuskan pada kelompok paling rentan agar anggaran yang besar dapat digunakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program MBG dapat memenuhi tujuan awalnya, yaitu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
