Proyek Gapura Makam Ciatuy Rp147 Juta: Isu Besi dan Standar K3 yang Dipertanyakan
Proyek Gapura Makam Ciatuy yang berlokasi di RT 006/RW 002, Desa Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tengah menjadi sorotan publik. Dengan anggaran mencapai Rp147.778.000, proyek ini telah menuai berbagai kritik, terutama terkait ukuran besi tulangan yang digunakan. Masyarakat kini mendesak agar ada pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini, mencakup kesesuaian material dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penerapan standar keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
Detail Proyek Gapura Makam Ciatuy
Proyek ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2026 dan dilaksanakan oleh CV. Tri Putera Contractor. Durasi pelaksanaan proyek ditetapkan selama 90 hari kalender, dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai instansi yang mengawasi. Papan proyek mencantumkan semua informasi terkait, menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan.
Masalah yang Muncul dari Proyek
Awal mula permasalahan ini muncul dari pengamatan warga yang melihat proses konstruksi yang sedang berlangsung. Mereka menganggap ukuran besi tulangan yang digunakan tidak sesuai standar dan meminta pihak terkait untuk melakukan pengukuran langsung, bukan hanya mengandalkan penilaian visual semata.
Menanggapi kritik tersebut, pihak kontraktor akhirnya memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp. Dalam klarifikasinya, mereka menegaskan bahwa ukuran besi dapat diperiksa secara langsung untuk memastikan kualitas dan ketepatan ukuran yang digunakan.
Klarifikasi dari Pihak Pemborong
Pernyataan dari pihak pemborong menegaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan RAB. Mereka menyatakan, “Jika ada yang merasa ragu, silakan ukur sendiri besi yang kami gunakan. Kami mengikuti RAB yang telah ditentukan.”
Penegasan ini perlu diverifikasi di lapangan. Masalah yang muncul tidak hanya seputar ukuran visual, tetapi juga mencakup diameter, jumlah, jarak pemasangan, dan mutu material yang digunakan. Semua ini harus diperiksa agar sesuai dengan dokumen kontrak serta spesifikasi teknis yang berlaku.
Pemeriksaan Material dan Kualitas Proyek
Maka dari itu, penting bagi pemeriksaan tidak hanya bergantung pada penjelasan dari pihak pelaksana. Dinas terkait dan pengawas teknis diharapkan melakukan pengukuran material serta mencocokkannya dengan RAB dan gambar kerja yang ada. Jika perlu, pengujian teknis bisa dilakukan untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam proyek ini.
- Pengukuran diameter besi tulangan
- Pencocokan jumlah dan jarak pemasangan
- Pengujian mutu material
- Verifikasi dokumen kontrak
- Pengawasan oleh pihak berwenang
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Selain masalah material, penting juga untuk menyoroti penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek ini. Mengingat bahwa pekerjaan konstruksi memiliki risiko yang tinggi, aspek K3 harus dipastikan agar tidak membahayakan pekerja maupun masyarakat di sekitarnya.
Dugaan adanya pelanggaran K3 harus diverifikasi dengan melihat kondisi lapangan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pengamanan area kerja, penataan material, dan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari potensi bahaya.
Pentingnya Pengawasan Selama Proses Pembangunan
Dengan nilai proyek yang hampir mencapai Rp148 juta, masyarakat mengharapkan pengawasan tidak hanya dilakukan saat proyek sudah selesai. Pemeriksaan yang berlangsung selama proses pembangunan dianggap penting agar setiap ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki sebelum menjadi masalah lebih besar.
Pertanyaan yang kini muncul adalah: Apakah ukuran besi yang digunakan sesuai dengan RAB yang ditetapkan? Sudahkah pelaksanaan proyek ini memenuhi ketentuan K3 yang berlaku?
Transparansi dan Akuntabilitas Proyek
Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan, pengukuran material yang digunakan, serta pencocokan dengan dokumen kontrak. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan definitif mengenai adanya pelanggaran dalam proses konstruksi maupun pelanggaran K3.
Namun, mengingat proyek ini menggunakan dana publik, transparansi dalam spesifikasi material serta penerapan keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga. Masyarakat berharap Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga turun ke lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dibiayai oleh pajak masyarakat benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
