Di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan pentingnya transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP). Dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar pada 22 April 2026 yang berlangsung di Bukittinggi, beliau mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa harus berkembang lebih dari sekadar proses administratif, menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Perubahan Paradigma Pengadaan
Arry Yuswandi menekankan bahwa setiap pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Hal ini perlu menjadi prinsip dasar bagi setiap aparatur yang terlibat dalam proses UKPBJ. Dengan kata lain, pengadaan bukan lagi sekadar rutinitas administrasi, melainkan menjadi alat strategis untuk memajukan daerah.
Beliau menjelaskan bahwa arah kebijakan saat ini menuntut adanya efisiensi, adaptabilitas, dan pengembalian nilai (value for money) dari setiap pengadaan yang dilakukan. Oleh karena itu, peran UKPBJ harus diperkuat untuk memastikan efektivitas dalam setiap kegiatan pengadaan yang dilaksanakan.
Tantangan dalam Pengadaan
Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi dalam proses pengadaan semakin beragam dan kompleks. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kecepatan proses lelang, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan dari setiap pengadaan. Ini menunjukkan bahwa UKPBJ harus bertransformasi menjadi lembaga yang proaktif dan berfungsi sebagai pengarah serta pengawal dalam memastikan kualitas belanja daerah.
Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pengadaan
Dalam forum tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang terlibat dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga kontrak. Kedua, pemenuhan kematangan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas. Ketiga, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri agar mendukung perekonomian lokal. Terakhir, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan.
Arry Yuswandi juga memberikan apresiasi terhadap capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak tahun 2024. Hal ini menjadi motivasi bagi kabupaten dan kota lainnya untuk mengikuti jejak tersebut, demi tercapainya standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh wilayah.
Langkah Tindak Lanjut
Sebagai langkah konkret, Sekda menginstruksikan seluruh UKPBJ untuk menyusun roadmap yang jelas untuk penguatan kelembagaan. Selain itu, kolaborasi lintas pemerintah perlu diperkuat, serta pemanfaatan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
Pentingnya Momentum Rapat Koordinasi
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry, menegaskan bahwa Rapat Koordinasi ini merupakan momen penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh. Ini akan memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi pemerintah, bukan hanya dalam pelaksanaan tender tetapi juga dalam setiap fase, dari perencanaan hingga serah terima.
Transformasi yang terjadi menunjukkan pergeseran signifikan menuju sistem pengadaan yang lebih proaktif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Pemberian Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar juga memberikan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai penerima terbaik pertama, diikuti oleh Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman. Penghargaan ini menjadi simbol komitmen dan prestasi dalam pengelolaan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Membangun Integritas dan Profesionalisme dalam Pengadaan
Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat integritas serta menjadikan pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah yang tepat, sistem pengadaan di Sumbar dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dalam era di mana kepercayaan publik sangat penting, transformasi UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan adalah langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
